• 0.png
  • 0f.png
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.png
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.png
  • wiskul.png

BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016, PELANGGAR TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DAPAT LANGSUNG MELIHAT DENDA TILANG YANG TELAH DIPUTUS DI WEBSITE RESMI PN-SUNGAILIAT.GO.ID ATAU DI PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TANPA PERLU HADIR DI PERSIDANGAN DAN DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT. SIDANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DILAKUKAN PADA HARI JUMAT PUKUL 08.00 WIB

  

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

eskumbiaya perkara Untitled-5.pngjdih.pngUntitled-5.jpg

Karis/Karsu merupakan kartu identitas isteri/suami PNS.

Dasar Penetapan Karis/Karsu:
Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983

Fungsi Karis/Karsu:

  • Sebagai bukti pendaftaran isteri/suami sah PNS
  • Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun, janda/duda
  • Untuk tertib administrasi kepegawaian

 
Syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk mendapatkan Karis/Karsu:

  1. Usul permintaan karis/Karsu dari instansi
  2. Laporan perkawinan pertama (LPP)/ Laporan perkawinan janda/duda
    • Mengisi LPP/LPJD, benar dan sah
    • LPP/LPJD ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan
    • Melampirkan salinan sah akta nikah/akta perkawinan
    • Bagi PNS yang mengisi LPJD harus melampirkan akta nikah/ akta cerai/ akta kematian
  3. Pas photo 3 X 4 sebanyak 2 lembar.
  4. Mengisi daftar keluarga (bagi PNS yang menikah sebelum berlakunya PP 10 Tahun 1983)
  5. Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu untuk penggantian perlu melampirkan:
    • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli)
    • Laporan perkawinan pertama (LPP) atau laporan perkawinan janda/duda
    • Pas photo terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

 
Karis/Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari PNS atau Pensiunan.