• 00.jpg
  • 0f.png
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 4a.png
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.png
  • wiskul.png

BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016, PELANGGAR TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DAPAT LANGSUNG MELIHAT DENDA TILANG YANG TELAH DIPUTUS DI WEBSITE RESMI PN-SUNGAILIAT.GO.ID ATAU DI PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TANPA PERLU HADIR DI PERSIDANGAN DAN DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT. SIDANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DILAKUKAN PADA HARI JUMAT PUKUL 08.00 WIB

 

PN-SUNGAILIAT-WEBS.png

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

APLIKASI EXSTERNAL APLIKASI INTERNAL
 elea.jpg  lpse.jpg  swas.jpg  jdih.jpg      silang.jpg  sitami.jpg
 E- LEARNING  LPSE  SIWAS  JDIH      E-SILANG  SITAMI
 dirput.jpg  ecourt.jpg   eraterang.jpg      sipp.jpg  e-sigap.jpg
 DIREKTORI PUTUSAN  E-COURT E-RATERANG        SIPP  E-SIGAP
               
C O S T U M E R     B A S E        
        layanan.jpg  
        

DASAR HUKUM :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor W7.U2/2329/SK/KP.01.2/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

tentang Standart Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Sungailiat      

 

 

 

 

PIAGAM PENGHARGAAN

Piagammmmmm.png

BANNNERRRR.png

TERENDAH.png

  • Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan;
  • Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
  • Panitera Pengadilan membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan;
  • Panitera Pengadilan melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan;
  • Petugas Posbakum Pengadilan mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang dilaporkan melalui Panitera;
  • Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  • Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.