• 00.jpg
  • 0f.png
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 4a.png
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.png
  • wiskul.png

BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016, PELANGGAR TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DAPAT LANGSUNG MELIHAT DENDA TILANG YANG TELAH DIPUTUS DI WEBSITE RESMI PN-SUNGAILIAT.GO.ID ATAU DI PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TANPA PERLU HADIR DI PERSIDANGAN DAN DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT. SIDANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DILAKUKAN PADA HARI JUMAT PUKUL 08.00 WIB

 

PN-SUNGAILIAT-WEBS.png

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

APLIKASI EXSTERNAL APLIKASI INTERNAL
 elea.jpg  lpse.jpg  swas.jpg  jdih.jpg      silang.jpg  sitami.jpg
 E- LEARNING  LPSE  SIWAS  JDIH      E-SILANG  SITAMI
 dirput.jpg  ecourt.jpg   eraterang.jpg      sipp.jpg  e-sigap.jpg
 DIREKTORI PUTUSAN  E-COURT E-RATERANG        SIPP  E-SIGAP
               
C O S T U M E R     B A S E        
        layanan.jpg  
        

DASAR HUKUM :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor W7.U2/2329/SK/KP.01.2/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

tentang Standart Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Sungailiat      

 

 

 

 

PIAGAM PENGHARGAAN

Piagammmmmm.png

BANNNERRRR.png

TERENDAH.png

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugaspro fesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim dapat diunduh pada lampiran dibawah ini.